Pengamat: Jika RUU Penyiaran Disahkan Bisa Seperti Orde Baru

INDOPOS.CO.ID – Pengamat Politik Universitas Nasional (Unas) sekaligus mantan wartawan Selamat Ginting khawatir, jika Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran yang sedang dibahas di DPR berhasil disahkan menjadi Undang-Undang maka kondisinya menyerupai zaman Orde Baru. Tentu dapat mengancam kebebasan pers.

“Jika RUU itu disahkan, kita bisa seperti di era Orde Lama (demokrasi terpimpin) Sukarno dan Orde Baru Soeharto yang otoriter. Pembredelan pers tanpa pengadilan,” kafa Ginting melalui gawai, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Bahkan bisa saja kondisi saat ini menjadi ironi kemerosotan demokrasi. Di sisi lain, tingkat perkembangan demokrasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilainya kurang baik.

“Jelas ini kemunduran demokrasi di era Jokowi. Indeks Demokrasi Indonesia di era Jokowi memang paling buruk selama Orde Reformasi,” ujar Ginting.

Draf RUU itu menjadi polemik, karena melarang penayangan jurnalistik investigasi. Misalnya, Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi.

Padahal jurnalisme investigasi sebagai salah satu kontribusi terpenting pers terhadap kehidupan demokrasi, termasuk di Indonesia. Di situ ada logika checks and balances dalam sistem demokrasi.

“Ini (RUU Penyiaran) jelas ancaman bagi kebebasan pers. Sebab liputan investigasi dan berita serta tayangan jurnalisme investigasi adalah mahkotanya pers,” kritik Ginting.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menilai, draf RUU Penyiaran tidak sesuai dengan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Dewan Pers dan konstituen menolak (RUU Penyiaran viersi Oktober 2023) sebagai draf yang mencerminkan, pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945,” ucap Ninik terpisah di Jakarta Pusat, Selasa, (14/5/2024).

Sebab dalam konteks politik-hukum, regulasi tersebut tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca Juga  Ketua DPRD Klungkung Bali Apresiasi Masyarakat Ciptakan Pemilu Damai, Aman dan Demokratis

“Tidak dimasukkannya UU 40 Tahun 1999 dalam konsideran di dalam RUU ini mencerminkan, bahwa tidak mengintegrasikan kepentingan lahirnya jurnalistik yang berkualitas sebagai salah satu produk penyiaran, termasuk distorsi yang akan dilakukan melalui saluran platform,” kritiknya. (dan)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *